KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN YANG TIDAK DITANGGAPI OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

Andi, Noviandri (2018) KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN YANG TIDAK DITANGGAPI OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) BAB AKHIR PDF.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS FULL PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kompetensi yang semula terbatas kemudian menjadi lebih luas. Selain itu, dalam Pasal 53 UUAP tersebut juga mengatur kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal sikap diam Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atas permohonan warga masyarakat, sedangkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal sikap diam Badan dan/atau Pejabat pemerintahan pada hakekatnya telah diatur. Hal ini menarik bagi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian ini dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian terhadap permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 2). Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UUPTUN dengan Pasal 53 UUAP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua peraturan tersebut mengatur hal yang sama, yaitu tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap materi tersebut terdapat konsekwensi hukum yang berbeda, selain itu terdapat pula perbedaan mengenai mekanisme dan upaya hukum yang digunakan dalam hal tersebut. Perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UUPTUN dengan Pasal 53 UUAP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut juga membawa implikasi hukum yaitu timbulnya konflik norma. Kata Kunci : kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara,permohonan, tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah, implikasi hukum.

Actions (login required)

View Item