PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN BAYANG OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

yose, leonando (2018) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN BAYANG OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK PDF.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (356kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB AKHIR PDF.pdf - Published Version Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN BAYANG OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (YOSE LEONANDO, NIM : 1620123013, 198 Halaman, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2018) ABSTRAK Persoalan pertanahan menjadi masalah mendasar di Indonesia, tidak jarang permasalahan tersebut berakhir dengan kekerasan maupun sengketa di Pengadilan. Konflik pertanahan tersebut berupa masalah hak guna, penguasaan tanah negara, konflik hak milik, konflik hak ulayat maupun sengketa perjanjian atas peralihan hak atas tanah. Salah satunya adalah sengketa wakaf tanah, baik tanah hak milik maupun hak ulayat. Kurang tegasnya aturan wakaf terhadap tanah hak ulayat di Sumatera Barat juga memicu timbulnya sengketa, karena tidak diakomodirnya hak ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, sehingga perbuatan wakaf tanah ulayat kurang menjamin kepastian hukum sesuai aturan perwakafan di Indonesia. Sengketa wakaf tanah di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara. muncul karena banyak faktor di antaranya objek wakaf adalah tanah ulayat, nilai ekonomis tanah, semakin tingginya jumlah penduduk, tingginya kebutuhan akan tanah, wakif mewakafkan keseluruhan tanah ulayat, pemanfaatan tanah oleh nazhir yang tidak efektif, tanah ulayat di wakafkan tanpa sepengetahuan anggota kaum, belum tertampungnya pengaturan wakaf tanah hak ulayat dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf dan peraturan lainnya tentang pendaftaran tanah menjadi kendala serius perwakafan tanah di Kecamatan Bayang. Di antaranya kasus wakaf tanah yaitu konflik wakaf atas tanah ulayat dan sengketa tanah hak milik. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fakta dan kenyataan tentang wakaf tanah hak milik dan hak ulayat di Kecamatan Bayang, dengan analisis pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan penekanan penerapan payung hukum wakaf berupa UU, PP, Permen, Perkaban dan peraturan lainnya tentang wakaf. Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak terkait dalam perwakafan tanah dilokasi penelitian, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum linier. Dari penelitian diperoleh bahwa pendaftaran tanah bertujuan dalam rangka tertib administrasi. Pendaftaran tanah wakaf atas tanah ulayat di Kecamatan Bayang ke kantor BPN Pesisir Selatan, tetap mengacu kepada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 28 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, karena status tanah hak ulayat saat pendaftaran dinaikan menjadi hak milik komunal. Wakaf tanah ulayat menjadi sumber utama sengketa wakaf di Kecamatan Bayang, karena banyak wakaf yang dilafazkan secara lisan dan tidak didaftarkan. Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang memakai upaya penyelesaian non ligitasi dan ligitasi. Di antaranya konflik wakaf tanah ulayat diselesaikan secara non ligitasi, melalui mediasi oleh lembaga adat KAN Gurun Panjang, sementara sengketa wakaf tanah hak milik di Taratak Teleng Nagari Puluik Puluik di selesaikan secara ligitasi di Pengadilan Agama Painan. Kata kunci: Wakaf, Sengketa Wakaf dan Penyelesaian Sengketa ADJUDICATION DISPUTE OF WAQAF LAND BY PAINAN CLASS II RELIGIOUS COURT IN THE DISTRICT OF BAYANG PESISIR SELATAN REGENCY (YOSE LEONANDO, NIM : 1620123013, 198 Page, Magister Kenotariatan Program Andalas Universitas of Padang, 2018) ABSTRACT The issue of land ownership has become the fundamental problem in Indonesia, most cases end in violence and in court. The land problem are about the right of land usage, state land control, conflict of ownership, conflict of customery land right or disputes of egreement over land right transfer. One of the conflicts is a dispute of waqaf land, both property and customary right. The lack of assertiveness of the waqaf rules on customery land right in West Sumatera also triggered dispute, because the customery right are not accommodated as an object of land registration, so the deed of customary land does not guarantee legal certainty in accordance with the waqaf rule in Indonesia. The dispute of Waqaf land in the district of Bayang nad North Bayang appear because of many aspects such as customary land as the object of Waqaf, the economic value of the land, the increasing of the population, the need of land, Wakif giving all the customary land as Waqaf, Nazhir’s ineffective land use, the land given without the knowledge of the members of community, the regulation of Waqaf land not accommodated well in law number 41 of 2004. The method used is descriptive, which describes the facts and the real condition of land waqaf of property right and customary right in the district of Bayang, with an analysis of a normative legal approach. This study uses an empirical juridical approach by doing research with emphasis on the application of the waqaf legal in the form of law, government regulation, ministerial regulations National Land Department Regulations and other regulations on Waqaf. The collected data are in the form of primary data obtained from related parties in Waqaf land in the research location, secondary data obtained from secondary, primary and linear lagal materials. From the research it was found that the land registration was intended to put the administration in order. The registration of waqaf land for customary land in the district of Bayang to the offiice BPN Pesisir Selatan still refers to the law number 41 of 2004 concerning on waqaf and government regulation number. 28 of 1977 concerning on land registration. Because the status of customary land right on registration remains a communal property. Customary land waqaf is the main cause of waqag disputes in the district of Bayang, because many waqaf lands are given with unwritten document (verbally) and not registered. The solution to waqaf land disputes in Bayang District use non ligitation and ligitation settlement efforts. The conflict of waqaf of customary land was solved by a non ligitation manner, trought mediation of the adat institution, Gurun Panjang KAN, while the dispute over property rights at the village of Taratak Teleng Puluik Puluik was complete by ligitation in Painan Religious Court. Keywords : Waqaf, Waqaf dispute and it’s settlement

Actions (login required)

View Item