Wahyu, Priyanto (2018) PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (CIVILIANS) DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I.pdf - Published Version Download (437kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV PENUTUP)
BAB IV.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (359kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI FULL TEKS)
skripsi full..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata sangat penting dilakukan terutama oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. salah satu cara untuk melindungi penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata yaitu dengan cara melaksanakan prinsip pembedaan. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 telah memakan banyak korban dari penduduk sipil. Prinsip pembedaan memiliki tujuan utama untuk melindungi warga sipil dengan cara membeda-bedakan atau membagi pihak mana yang boleh diserang dan pihak mana yang tidak boleh diserang. Penulis disini membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan warga sipil di dalam Hukum Humaniter Internasional dan penerapan prinsip pembedaan yang ditujukan untuk perlindungan warga sipil oleh pihak – pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan meneliti kepustakaan serta menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggambarkan fakta yang tampak dengan norma sebenarnya. Kemudian penelitian ini mengedepankan data sekunder sebagai data utama dalam menyusun serta menganalisis permasalahan yang ada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa; 1) Perlindungan warga sipil diatur di dalam banyak konvensi terutama Konvensi Jenewa IV di antara pasal 27 sampai dengan pasal 34. Prinsip Pembedaan juga mempunyai peran penting dalam perlindungan warga sipil karena berfungsi sebagai pemisah antara yang mana yang boleh diserang dan yang mana yang tidak boleh diserang; 2) Dalam konflik tersebut, pelaksanaan Prinsip Pembedaan yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Bashar Al-Assad dan kelompok Oposisi tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan warga sipil tidak terlaksana secara maksimal dan bencana kemanusiaan yang terjadi malah bertambah besar. Kelompok lain yang terlibat, seperti ISIS dan kelompok teroris lainnya, sama sekali tidak mengindahkan aturan yang terdapat didalam Hukum Humaniter Internasioal yang menyebabkan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Suriah semakin memprihatinkan. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesadaran dari para pihak untuk secara bersama menghormati keberadaan penduduk sipil dan berusaha untuk melindungi serta menjunjung tinggi hak-hak mereka sehingga bencana kemanusiaan yang terjadi di Suriah tidak semakin besar. Kata Kunci : Prinsip Pembedaan, Pelindungan Penduduk Sipil, Suriah.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Mardenis, S.H., M.Si. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 26 Oct 2018 11:26 |
Last Modified: | 26 Oct 2018 11:26 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/40295 |
Actions (login required)
View Item |