IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bustanul, Sukri (2018) IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover skripsi.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (352kB) | Preview
Preview	Text (bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA sukri.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sektor peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan dengan baik di Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang usaha peternakan telah membuka peluang bagi masyarakat seiring dengan itu juga terdapat pelanggaran perizinan usaha peternakan Untuk itu diperlukan pengaturan pengelolaan di bidang perizinan sebagai fungsi penertib dan fungsi mengatur agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya pengelolaan peternakan, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan dari skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan?, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat tersebut?. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian proses pemberian izin usaha peternakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi peraturan tersebut belum mengatur mengenai pendaftaran peternakan rakyat dan belum terlaksana secara optimal, banyak pelaku usaha peternakan yang tidak mengurus izin usahanya khususnya didaerah paling selatan yang otomatis jauh dari daerah pusat. masyarakat sebagai pelaku usaha enggan untuk mengurus izin usaha peternakannya dengan alasan bahwa kontribusi pemerintah yang kurang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku usaha dan tidak adanya kontrol pemerintah dalam mengatur pasar sehingga harga pakan ternak menjadi sangat mahal dan menyulitkan pelaku usaha peternakan. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah dalam hukum terkait dengan izin usaha peternakan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha peternakan dan keterbatasan jumlah personil dari pihak pemerintah dalam pelaksanaan perizinan usaha peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kata Kunci : Perizinan, Izin Usaha, Peternakan Rakyat

Actions (login required)

View Item