KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Akbar, Ayatullah (2018) KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Diploma thesis, Universitas andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (872kB)

Abstract

Kehadiran Peraturan Bersama Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pijakan hukum yang kuat. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya keberadaan Peraturan Bersama Menteri saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk dan kedudukannya dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan untuk dibahas yaitu Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta implikasi hukum yang muncul berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder (bahan kepustakaan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Peraturan Bersama Menteri memiliki dua sifat yang berbeda, pengaturan (regelling) dan penetapan (beschikking), kemudian memiliki dua model pengujian yaitu melalui Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara. Serta Penulis memberikan saran untuk pemerintah agar segera membuat pengaturan yang lebih jelas terhadap Peraturan Bersama Menteri, agar tercipta tertib peraturan perundang-undangan di Indonesia

Actions (login required)

View Item