PENERTIBAN PENGAMEN DI PEREMPATAN JALAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Raufil, Herlambang (2018) PENERTIBAN PENGAMEN DI PEREMPATAN JALAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (355kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Menurut Kementeran Sosial masalah sosial yang ada di Indonesia pada umumnya dan kota Padang pada khususnya adalah masalah anak jalanan yang salah satu kegiatannya adalah mengamen. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentram Masyarakat “setiap orang dilarang melakukan kegiatan ngamen di setiap perempatan jalan”. Namun, sampai saat ini masalah pengamen di Kota Padang belum teratasi hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengamen, khususnya di perempatan jalan Kota Padang. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi masyarakat atau pengguna jalan raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tindakan dan kendala pemerintah Kota Padang dalam menertibkan pengamen di setiap perempatan jalan. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan pada objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pembinaan pengamen yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dibantu oleh Satpol PP yang bertugas menempatkan beberapa anggotanya di tempat yang dianggap rawan menjadi tempat berkumpulnya pengamen dan penertiban pengamen yang berada di jalanan untuk dibawa ke kantor Satpol PP dan di data selanjutnya diberikan sanksi indispliner dan Dinas Sosial yang bertugasmelakukan pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli serta melakukan rehabilitasi pada pengamen yang diamankan (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang yaitu orang tua dari pengamen yang terkadang kurang mau berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial dan pekerjaan patroli, orang tua pengamen juga keberatan anaknya akan dibawa ke tempat pembinaan padahal tujuan dari Dinas Sosial adalah meringankan beban orang tua pengamen dan razia yang dilakukan sering mendapatkan perlawanan Kata Kunci: penertiban, pengamen, pembinaan dan pengawasan.

Actions (login required)

View Item