UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI KOTA PADANG

Salsalina, Itha Karina (2018) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (712kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup/Kesimpulan) BAB IV.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (236kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional, akan tetapi tidak jarang pula dilakukannya berbagai macam tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi konsumen dari obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang terhadap pelaku peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Kota Padang. (2) Kendala dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang terhadap pelaku peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar POM di Padang, dapat disimpulkan bahwa (1) penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Padang didasarkan pada pendataan di toko-toko obat dan apotek yang ada di wilayah kota Padang. Berdasarkan data data tersebut, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan ke toko-toko obat dan apotek. Apabila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana, maka akan dilakukan penyidikan. Balai Besar POM di Padang melakukan penyidikan berdasarkan pemeriksaan rutin ke sarana-sarana kefarmasian, investigasi, dan laporan masyarakat. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Padang adalah minimnya personel kepolisian yang memiliki kompetensi di bidang obat-obatan daftar G, sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik Balai Besar POM di Padang adalah kesulitan untuk menghadirkan saksi dari pihak pelaku tindak pidana, dan jangka waktu yang terlalu singkat untuk pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor sehingga adakalanya sulit untuk dipenuhi. Kata Kunci : Obat Keras, Tindak Pidana Kefarmasian, Praktik Kefarmasian, Tindak Pidana Kesehatan

Actions (login required)

View Item