PENERAPAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM SEKTOR PARIWISATA PADA PENGELOLAAN PULAU CUBADAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Tulas, Rahmada Yona (2018) PENERAPAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM SEKTOR PARIWISATA PADA PENGELOLAAN PULAU CUBADAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover Dan Abstrak.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (375kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA fix.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara berkembang memerlukan Penanaman Modal Asing dalam upaya pembangunan dalam sektor pariwisata. Pulau Cubadak merupakan salah satu pulau yang dikelola oleh pihak asing yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan memahami hukum positif dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan. Dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penanaman modal asing dalam sektor pariwisata pada pengelolaan Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Ekonomi Internasional dan Hukum nasional, serta mengkaji mengenai dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, penanaman modal asing dalam pengelolaan Pulau Cubadak di kabupaten pesisir selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam WTO maupun GATS serta aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam pelaksanaannya terdapat dampak positif maupun negatif, dampak positifnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan adanya pajak, membuka lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi rill. Dampak negatifnya yaitu sering terjadi perselisihan antara masyarakat sekitar dengan pengelola pulau, masyarakat sekitar merasa haknya terpinggirkan sebagai masyarakat hukum adat karena dibatasi untuk berkunjung dan melakukan penangkapan ikan oleh nelayan disekitar pulau. Solusi yang tepat bagi pemerintah dalam menangani hal tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi yang baik antara pihak pengelola pulau dengan masyarakat sekitar dan dilakukannya pengawasan oleh pemerintah sehingga aturan dan hak-hak penanam modal maupun masyarakat setempat dapat terlaksana dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Actions (login required)

View Item