AKUNTABILITAS HUKUM DAN KEJUJURAN DALAM PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI DI NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

GUSRI, NEDI (2017) AKUNTABILITAS HUKUM DAN KEJUJURAN DALAM PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI DI NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (361kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI PENUTUP) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULl TEKS) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Gusri Nedi, 1001843001, Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran Dalam Pungutan Biaya Administrasi Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017, Dibimbing oleh: Malse Yulivestra, S.sos, M.AP, dan Wewen Kusumi Rahayu S.AP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 121 halaman dengan referensi 8 buku teori, 4 buku metode, 2 Skripsi, 1 Peraturan Daerah, dan 5 Website Internet Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pungutan biaya administrasi dinagari kinali kecamatan kinali kabupaten pasaman barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif denga tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan mengunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilaksanakan dengan metode trianggulasi sumber. Dalam pemilihan informan, menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengunakan teori akuntabilitas hukum dan kejujuran yang dikemukakan Syahrudin Rasul. Hasil Penelitian mengunakan teori akuntabilitas hukum dan kejujuran Syahrudin Rasul. Penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pungutan biaya administrasi dinagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, belum menerapkan Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran secara utuh. Akuntabilitas hukum dan kejujuran belum terselenggara secara utuh, dilihat tidak ada upaya dalam mewujudkan terciptanya supremasi hukum, karena pungutan yang berjalan masih belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, terlebih lagi tidak dilakukan sosialisasi pungutan biaya adminsitrasi kepada masyarakat. Kemudian dari praktik oragniasasi yang sehat, masih ada aparatur yang mengunakan wewenangnya secara salah, akan tetapi pemerintahan Nagari Kinali telah menerbitkan SOP terkait pungutan biaya administrasi tersebut. Kata kunci: Akuntabilitas, Pungutan Biaya, Nagari Kinali ABSTRACT Gusri Nedi, 1001843001, Law and Honesty Accountability Akuntabilitas in Collecting Administration Cost in Nagari Kinali, Kecamatan Hukum Dan Kejujuran Dalam Pungutan Biaya Administrasi Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Pasaman Barat Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2017, supervised by: Malse Yulivestra, S.sos, M.AP, and Wewen Kusumi Rahayu S.AP, M.Si. This thesis consist of 121 with references to theory of 8 books, 4 books method, 2 thesis, 1 Regional Regulation, 5 internet website. This study aims to describe and analyze law and honesty accountability in collecting administration cost in Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat Regency. This study used qualitative approach with descriptive type of research. Data collecting technique was performed through interview and documentation. Data validation technique was performed by sources triangulation method. Informans was chosen using purposive sampling technique. This study used law and honesty accountability theory proposed by Syahrudin Rasul. The result of study using law and honesty accountability proposed by Syahrudin Rasul. This study shows that law and honesty accountability in collecting administration cost in Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat Regency, has not applying law and honesty accountability totally. Law and honesty accountability has not totally establish, seen from there is no effort in actualizing law supremacy, because in collecting administration cost is not in accordance with determined regulation, furthermore there is no socialization of administration cost to community. Then in healthy organization practice, still exist officials who misused their authority, but Nagari Kinali has been SOP for collecting administration cost. Keyword: Accountability, Cost collecting, Nagari Kinali

Actions (login required)

View Item