ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Arosi, Febri Yenti (2012) ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (227kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (347kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (389kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (322kB) | Preview
	Text (Tesis) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (949kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Perda tentang Pembentukan dan Pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman merupakan wujud dari keinginan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang menginginkan Pemekaran Nagari. Sebelum lahirnya Perda No.13 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki 46 Nagari dengan 365 Korong, dan ada 2 (dua) Kecamatan yang hanya memiliki 1 (satu) Pemerintah Nagari. Pemerintahan Nagari yang mengusulkan untuk melakukan pemekaran nagari berjumlah sebanyak 6 (enam) Pemerintahan Nagari yaitu Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, Malai III Koto, Lubuk Alung, Tandikat, Kuranji Hulu dan Kuranji Hilir. Pemekaran dan Pembentukan Pemerintah Nagari Pemekaran dilakukan dengan peningkatan status korong menjadi Nagari dan penggabungan beberapa korong menjadi sebuah Pemerintahan Nagari. Proses pemekaran dan pembentukan Nagari diawali dengan adanya keinginan kelompok masyarakat untuk melakukan pemekaran nagari dengan membentuk suatu Panitia Pemekaran Nagari yang berasal dari masyarakat korong atau gabungan beberapa korong. Dari Panitia kemudian dilanjutkan ke Pemerintahan Nagari Induk, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Usulan masyarakat tersebut kemudian menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan mengenai Pemekaran Nagari. Dengan demikian dalam menetapkan sebuah kebijakan mengenai pemekaran nagari, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perumusan kebijakan, dimana usulan masyarakat menjadi dasar pertimbangan terhadap sebuah pemekaran nagari. Kata Kunci : Partisipasi, Peraturan Daerah No 13 tahun 2010.

Actions (login required)

View Item