PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN 1998 - 2002

Heru, Dahnur (2017) PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN 1998 - 2002. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) abstrak heru.pdf - Published Version Download (130kB) | Preview
Preview	Text (cover dan abstrak) BAB 1 heru.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
Preview	Text (cover dan abstrak) BAB 5.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
Preview	Text (cover dan abstrak) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEKS) tesis heru oke full teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia akhirnya diserahkan ke ICJ. Proses panjang telah dilewati masing-masing negara, namun gagal menemukan kata sepakat. Setelah ICJ mengeluarkan keputusan yang sifatnya final dan mengikat pada 17 Desember 2002, maka tak ada lagi perundingan susulan atau nota keberatan. Malaysia adalah negara yang sah sebagai pemegang kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Selama proses sengketa tersebut, media massa ikut memberi andil dalam pembentukan opini publik. Media massa dalam hal ini koran nasional yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, tidak hanya sebagai penyampai informasi tapi juga ikut membantu memberi penjelasan bagaimana kasus itu bermula hingga akhirnya diputuskan. Pemberitaan yang diturunkan media massa mencakup hampir semua elemen bangsa. Mulai dari kalangan eksekutif pemerintahan, legislatif, praktisi hukum hingga para pelaku usaha. Koran-koran di Malaysia bahkan mengulas secara khusus harapan para pelaku usaha yang berada di Pulau Sipadan dan Ligitan. Di Indonesia, koran-koran nasional memuat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persidangan di ICJ. Beberapa kali pertemuan Departemen Luar Negeri dengan Komisi I DPRD dilakukan dan dimuat media massa. Pemberitaan media massa ikut menjelaskan duduk persoalan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Partisipasi media massa terlihat membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kekacauan karena pemahaman yang salah. Dalam tesis ini dituliskan juga ICJ sebagai pihak ketiga yang disepakati menangani sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Kehadiran ICJ memberi pemahaman baru tentang konsep hukum internasional secara umum. Dalam mengambil keputusan ICJ yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, melibatkan sebanyak 17 hakim yang satu di antaranya merupakan hakim ketua. Argumentasi-argumentasi selama persidangan menjadi fakta sejarah yang ikut diliput media massa. Tesis ini memuat perjalanan sejarah tersebut. Setelah ICJ membuat keputusan final, maka berakhir sudah proses hukum sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun begitu, pemberitaan di media massa tak serta merta ikut berakhir. Hingga beberapa hari setelah keputusan di ICJ media massa di Indonesia dan Malaysia masih menurunkan artikel pemberitaan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Koran-koran di Indonesia berusaha mengulas kembali secara panjang lebar sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan hingga akhirnya lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Sementara di Malaysia, sebagai pemenang kasus, terlihat kemeriahan dalam pemberitaan mereka. Bahkan koran nasional di Malaysia dengan percaya diri meminta Indonesia untuk tidak larut dalam kesedihan dan memastikan negara mereka membuka pintu bagi kerja sama dalam pembangunan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ulasan-ulasan dalam pemberitaan media massa tersebut, ditelaah melalui pendekatan analisis wacana. Konsep media massa itu sendiri dijelaskan melalui bahan sumber kepustakaan seperti buku-buku. Hubungan erat media massa dan pemerintahan masing-masing negara juga menjadi acuan dalam penulisan tesis ini. Kondisi negara di Indonesia dan Malaysia berbeda dari segi budaya dan aturan hukumnya. Hal demikian ikut memengaruhi pemberitaan media massa masing-masing.

Actions (login required)

View Item