SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL-BELI TANAH KAUM SUKU KOTO DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUR KOTO, KECAMATAN KOTO TANGAH, PADANG DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Perkara Nomor:90/PDT.G/2013/PN.PDG)”

Windy, Wulandhary (2018) SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL-BELI TANAH KAUM SUKU KOTO DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUR KOTO, KECAMATAN KOTO TANGAH, PADANG DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Perkara Nomor:90/PDT.G/2013/PN.PDG)”. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (261kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (825kB)

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik langsung untuk kehidupan seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual-beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah. Dalam perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN.PDG ini terdapat masalah dalam jual-beli tanah kaum suku koto dimana adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto dalam perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN.PDG serta bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perdata Perkara Nomor 90/Pdt.G/2013/PN.PDG oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Menggunakan analisis data secara kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam sengketa ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam hal pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak tergugat,yang mana hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/1982 tanggal 06 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2584 tanggal 14 April 1988 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan hak Atas Tanah. Maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut perbuatan tergugat sebagai kuasa dan pejabat berwenang dengan menerbitkan surat kuasa tersebut dan membaliknamakan sertifikat termasuk menjualnya merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat beserta kaumnya. Masalah ini diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang, kemudian pada tingkat banding perkara tersebut dicabut kembali oleh pihak pembanding.

Actions (login required)

View Item