PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA

Muhammad, Arifin Fahreza (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA. Diploma thesis, Universias Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (488kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (193kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media control sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Perbuatan pencemaran nama baik memiliki pertentangan antara Undang-undang pers dengan undang-undang ITE dalam mengadili pihak media dalam kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan dalam media cetak yang terabaikan. Untuk itu penulisan hukum ini yang berjudul: ‘’Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Pers Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggungjawaban media pers dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers? Dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas.Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka media pres sebagai korporasi maupu perorangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukan apabila terbukti terlibat atau ikut serta melakukan tindakan melanggar hukum (tindak pidana pencemaran nama baik). Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya adalah beradasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, apabila hakim belum yakin dengan bukti yang dihadirkan, maka hakim dapat menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara. Kata Kunci: Pers, Tanggungjawab Pres, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Actions (login required)

View Item