Vebbi, Noviola (2018) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN HAK WARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT). Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (cover dan abstrak)
1. cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
2. BAB I.pdf - Published Version Download (621kB) | Preview |
|
|
Text (Bab Akhir)
3. BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview |
|
Text (Tesis Full)
5. tesis utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, Notaris dijadikan tergugat dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan hak waris, hal ini menimbulkan adanya konsekuensi yuridis terhadap pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat pembuat surat keterangan waris tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalahan, Pertama, pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, Kedua, tanggung jawab notaris atas kebenaran akta yang berkaitan dengan hak waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai surat keterangan waris, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara Yuridis Normatif yang bersifat analitis, melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertama, pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, yaitu berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para penggugat (alat bukti tertulis dan saksi) dan para penggugat yang merupakan ahli waris golongan I dari harta orang tua para penggugat. Kedua, tanggung jawab notaris secara mengenai kebenaran terhadap surat keterangan waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, adalah tanggung jawab secara perdata mengenai SKW yang dibuatnya, sanksi yang dituntut para penggugat dari perbuatan hukum yang ditimbulkan yaitu para penggugat termasuk notaris dituntut untuk membayar biaya perkara persidangan, sedangkan dalam pembuatan surat keterangan hak waris, notaris hanya sekedar bertanggungjawab terhadap formalitas dari suatu akta dan tidak terhadap materil akta tersebut, tidak ada undang-undang yang mengatur bagi notaris untuk mencari tahu kebenaran materil dalam proses pembuatan SKW. Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Surat Keterangan Waris
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Prof. H. FIRMAN HASAN, S.H., LLM. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 kenotariatan kenotariatan |
Date Deposited: | 12 Jul 2018 17:05 |
Last Modified: | 12 Jul 2018 17:05 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/35035 |
Actions (login required)
View Item |