TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/PDT/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Vadhia, Nabilla Yosril (2016) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/PDT/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak-1.pdf - Published Version Download (33kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) bab I.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-2.pdf - Published Version Download (66kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) burning pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebutuhan untuk kepentingan umum akan pengadaan tanah merupakan suatu tuntutan pembangunan yang tidak dapat dipungkiri, baik oleh pemerintah maupun oleh pemegang hak atas tanah. Pada proses pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang yang dilakukan oleh Walikota Padang telah merugikan pemilik tanah, karena dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Walikota Padang tersebut walaupun dilakukan musyawarah tentang ganti kerugian, tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Penelitibertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/PDT/2010, serta sudah sesuai kah putusan tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada tentang perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, pertamaadanya tindakan-tindakan dari Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum diantaranya, pengambilan tanah hak milik dari Para Penggugat secara sewenang-wenang, tidak dilakukannya musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti rugi, serta tidak dibuatnya panitia pengadaan tanah yang telah ditentukan di dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Kedua, Putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/PDT/2010 dianggap tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berlaku pada saat itu, yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Actions (login required)

View Item