KEWENANGAN PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Irfan, Saputra (2016) KEWENANGAN PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) abstrak(1).pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
Preview	Text (Bab 4) bab 4.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
	Text (Skripsi Irfan Saputra) merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali Indonesia. Korupsi dapat merusak perekonomian suatu negara dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Maka dari itu perlu suatu usaha dan tindakan yang serius untuk mengatasinya. Dalam prapenuntutan tindak pidana korupsi, tidak jarang penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebagian SP3 tindak pidana korupsi dikeluarkan atas dasar tidak cukup bukti. Penelitian ini dilakukan terhadap kewenangan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi, 2) apa sajakah yang menjadi alasan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengeuarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosioligis (empiris). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah penerbitan SP3 dilakukan secara diam-diam, pengumuman SP3 diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak, SP3 diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, selanjutnya alasan penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan adalah untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, tidak terdapat cukup bukti, perkara ditutup demi hukum

Actions (login required)

View Item