STUDI KOMPARATIF TENTANG KETERANGAN AHLI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM INGGRIS

Amelya, Syuhada Putri (2018) STUDI KOMPARATIF TENTANG KETERANGAN AHLI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM INGGRIS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) cover SKRIPSI.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (480kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf - Published Version Download (303kB) | Preview
	Text (skripsi full text) Amelya Syuhada Putri (1410111073).pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

STUDI KOMPARATIF TENTANG KETERANGAN AHLI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM INGGRIS Amelya Syuhada Putri. 1410111073. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 109 Halaman. Tahun 2018 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum tentang keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris baik dari segi pengaturannya, maupun persamaan dan perbedaan penerapan keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu negara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa : 1) aturan hukum tentang keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia diatur dalam Pasal 133 KUHAP, serta dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2009”), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (“Perkapolri 12/2011”). Sedangkan di Inggris aturan tentang keterangan ahli forensik diatur dalam Criminal Procedure Rules PART 19 (19.1-19.9). 2) penerapan keterangan ahli forensik menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris memiliki persamaan dalam hal penerapannya yaitu , sama sama dapat membantu mebuat terang suatu perkara pidana, juga memiliki persamaan dalam menerima serta menolak saksi ahli yang akan memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Sedangkan perbedaan pada penerapan keterangan ahli forensik menurut sistem hukum kedua negara tersebut yaitu, terletak pada pengaturannya dan bagaimana ahli tersebut bertindak di muka sidang pengadilan. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan antara keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan menurut sistem hukum Inggris terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai keterangan ahli forensik tersebut di masing-masing negara, serta juga ditemukannya beberapa persamaan dan juga perbedaan penerapan keterangan ahli forensik menurut masing-masing sistem hukum yang berlaku dikedua negara tersebut. Dengan ditemukannya persamaan dan perbedaan tersebut diharapkan agar penerapan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia dapat dikaji ulang dan dilakukan banyak perubahan-perubahan demi kemajuan pembangunan hukum di negara kita, Indonesia. Kata kunci: keterangan ahli, forensik, system hokum Indonesia, system hokum Inggris

Actions (login required)

View Item