ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR).

Ibnu, Fadillah Mirza (2018) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAb I) BAB I.pdf - Published Version Download (486kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (263kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berkumpul dan berserikat merupakan hak yang dijamin keberadaannya dalam setiap diri manusia yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diatur secara khusus dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), dalam perwujudan dari hak tersebut manusia berkumpul dan berserikat membentuk organisasi yang salah satunya disebut ormas, pengaturan ormas saat ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2017, aturan tersebut didahului dengan dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017, dengan dikeluarkannya dan disahkannya aturan tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatasan hak dalam ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 2) Bagaimana analisis hukum akibat hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 berkaitan dengan keberadaan Ormas di Indonesia ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum, yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam beberapa pasal peraturan ormas terhadap implementasi aturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan akibat hukum yang diterima Pemerintah Indonesia selaku negara peratifikasi ICCPR atas pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan hak dalam ICCPR melalui komite ham selaku pengawas atas pemenuhan dan implementasi hak yang diatur dalam ICCPR. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi serta kaidah hukum internasional serta adanya pembaharuan terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan penambahan aturan dalam ICCPR mengenai pengawasan dan sanksi yang lebih tegas terhadap negara yang telah melanggar ketentuan dan pemenuhan hak yang diatur dalam ICCPR. Kata Kunci: Ormas, ICCPR, Undang-Undang Ormas

Actions (login required)

View Item