Implementasi Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Resha, Permatasari (2018) Implementasi Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (295kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5) Bab 5.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
	Text (Tugas akhir full text) Tugas Akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Saat ini kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan investasi memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Investasi itu berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Mengingat pentingnya kegiatan investasi tersebut, pemerintah menghimbau para penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun realitanya masih banyak para investor yang tidak memahami standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal. Padahal izin prinsip ini sangat penting sebagai syarat sah bagi investor untuk diakui secara legal investasinya di Indonesia. Izin ini merupakan payung hukum bagi pemerintah untuk melindungi kegiatan investasi baik bagi investor maupun bagi negara. Semua izin usaha ini harus dipenuhi sebelum investor memulai kegiatan produksi. Jika investor tidak mengantongi izin prinsip, maka penanam modal atau investor tidak memiliki legalitas hukum yang sah, sehingga terjadinya ketidakjelasan keberadaan perusahaan, dimisalkan perusahaan yang berdiri di tanah yang bukan sepatutnya yang terlibat dalam sengketa tanah serta berdiri di daerah yang tidak benar diizinkan. Hal demikian juga dapat berdampak bagi kelangsungan perusahaan dikarenakan ketidakjelasan status perusahaan tersebut. 2 Investor yang melakukan penanaman modal di Indonesia tidak terlepas dengan adanya prosedur dalam mengurus suatu izin untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya prosedur administrasi dalam melakukan investasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang - undangan di Indonesia, prosedur administrasi tersebut wajib dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga investor dapat memiliki izin prinsip dalam memulai maupun mengembangkan investasi. Prosedur administrasi penanaman modal memiliki tata cara yang harus diikuti oleh penanam modal. Dimana prosedur tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar penanaman modal yang diinvestasikan di Indonesia terdaftar dan diakui di Pemerintahan Republik Indonesia. Wilayah kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, dimana wilayah kabupaten Padang Pariaman terdapat akses bandar udara Sumatera Barat, tidak hanya itu wilayah kabupaten Padang Pariaman juga dekat dari ibu kota Sumatera Barat yaitu kota Padang sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi penanam modal yang berasal baik dari dalam maupun luar wilayah kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, wilayah kabupaten Padang Pariaman masih terdapat banyaknya lahan-lahan kosong, sehingga dengan posisinya yang strategis dapat menjadi incaran bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Padang Pariaman. Demi terciptanya keteraturan dalam aktivitas penanaman modal di wilayah kabupaten Padang Pariaman, perlu dilibatkan serangkaian proses perizinan oleh intansi berwenang sebelum akhirnya investor dapat melakukan aktivitas penanaman 3 modal di wilayah Indonesia terutama di wilayah kabupaten Padang Pariaman. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkenalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana penyelenggaraan dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu sehingga investor dapat memperoleh serangkaian kemudahan dalam pengurusan prosedur izin prinsip penanaman modal. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diwajibkan mematuhi pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (Perka BKPM 12/2009) agar dapat terwujudnya keseragaman dan kemudahan proses penyelesaian permohonan penanaman modal dan tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan untuk para investor. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman yang merupakan penyelenggara PTSP memberikan pelayanan bagi para investor untuk melakukan perizinan berinvestasi di daerah kabupaten Padang Pariaman.

Actions (login required)

View Item