KEBIJAKSANAAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH BATAS MINIMUM BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN SEORANG HAKIM

SYAWALUDDIN, MUHAMMAD, S.H., M.H. (2015) KEBIJAKSANAAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH BATAS MINIMUM BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN SEORANG HAKIM. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrack.pdf - Published Version Download (91kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (63kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
	Text (Thesis fulltext) Tesis Syawaluddin Muhammad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (753kB)

Abstract

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Bentuk nyata dari kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.Hakim dalam memutus perkara pidana Narkotika tentu memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut lalu dihubungkan dengan fakta yuridis yang terdapat dalam proses persidangan. Namun karena Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang sanksi minimum, maka tentu membatasi ruang gerak hakim dalam mengambil putusan. Perkara pidananarkotika Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL atas nama terdakwa Govienza Rahmat Arisky pada Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah contoh kasus dalam tesis ini terkait dengan tindakan hakim yang mengambil suatu kebijaksanaan hakim dengan menerobos ketentuan sanksi minimum tersebut. Permasalahannya adalah bagaimanakah kebijaksanaan hakim tersebut dalam proses penyelesaian perkara pidana Narkotika Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.Apa yang mendasari kebijaksanaan hakimdalam memutus perkara pidana narkotika Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah batas minimum.Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode normatif, menggungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara tersebut, terdapat kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan vonis di bawah batas minimum, karena faktor yuridis dan non yuridis serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi pelaku yang masih anak dan juga masyarakat.

Actions (login required)

View Item