PROSES PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR NAGARI BANDAR BUAT KE PEMERINTAH KOTA PADANG

HALIM, PERDANA TRIJA (2018) PROSES PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR NAGARI BANDAR BUAT KE PEMERINTAH KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover Skripsi dan Abstrak.pdf - Published Version Download (405kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (761kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (437kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (254kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Halim Perdana Trija - 1310812016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Halim Perdana Trija, BP 1310812016. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Proses Penyerahan Pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Pembimbing I Drs. Ardi Abbas, MT dan Pembimbing II Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si. Jumlah halaman skripsi adalah 90 halaman. Telah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan Nagari Lubuk Kilangan untuk mengelola Pasar Bandar Buat yang sebelumnya merupakan pasar nagari yang terletak di Lubuk Kilangan. Namun kesepakatan tersebut tidak sesuai dalam pelaksanaanya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan-tahapan penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang dan mendeskripsikan hasil kesepakatan antara aktor yang terlibat dengan Pemerintah Kota Padang. Teorinya adalah teori konflik oleh Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa, penyebaran otoritas yang tidak merata merupakan hal yang mendorong terciptanya konflik sosial. Otoritas yang dipegang oleh tiap golongan masyarakat memiliki kekuatan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengambilan informan dengan cara snowballing dan pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menjawab tujuan khusus satu, terdapat dua tahap. Tahap pertama, tahap Inpres, penyerahan pengelolaan didasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 1981, tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Nagari Lubuk Kilangan menganggap pengelolaan hanya 15 tahun. Kenyataannya setelah waktu tersebut pasar tetap dikelola oleh Pemerintah Kota Padang. Tahap kedua, setelah inpres, ketika pihak Nagari Lubuk Kilangan mempertanyakan status pengelolaan pasar yang seolah-olah sudah menjadi milik Pemerintah Kota Padang saja. Untuk menjembatani masalah tersebut, diadakan pertemuan pada tahun 2006. Hasil pertemuan disepakati bahwa, pembagian hasil antara Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang sebesar 45%:55% untuk investasi, sedangkan untuk hasil pengelolaan sebesar 25%:75%. Tujuan khusus dua, ada tiga kesepakatan yaitu masalah pembagian hasil pengelolaan pasar, hasil investasi, dan pembebasan tanah seluas 2000 M² oleh pihak investor. Ketiga kesepakatan tersebut tidak terlaksana disebabkan adanya pelanggaran dari pihak nagari yang tidak menyerahkan pembagian hasil pengelolaan dan kekuasaan Pemerintah Kota Padang seperti yang dijelaskan oleh Dahrendorf tentang penyebaran otoritas yang tidak merata dan merupakan pemicu terciptanya konflik sosial. Kata Kunci: Pengelolaan, Penyerahan, Otoritas, Kesepakatan.

Actions (login required)

View Item