PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP DITINJAU DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Fuad, Arsalan (2018) PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP DITINJAU DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (360kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (613kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Updated Version Download (299kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (314kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Tex) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembaharuan pemidanaan sebagaimana pembaharuan hukum pidana selalu mengikuti perubahan sosial. Pemidanaan, baik jenis, tujuan maupun pedoman pemidanaan akan dituntut untuk berubah dikala masyarakat mengalami perubahan. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ada nilai-nilai yang tetap dipertahankan sebagai nilai sakral yang tidak berubah walau zaman berubah, ada juga yang termodifikasi dengan cara yang baru. berkembangnya pemikiran keadilan restoratif sebagai salah satu yg menandai perubahan pemahaman masyarakat dalam memandang suatu kejahatan dan pelaku kejahatan. pemikiran ini merupakan paradigma baru yang mencoba memberdayakan pelaku, korban dan masyarakat didalam proses pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. pemikiran ini juga diadopsi oleh para perumus Rancangan KUHP dalam membentuk tujuan pidana pemidanaan yang efektif, manusiawi dan bersifat memulihkan keseimbangan masyarakat, rumusan ini terlihat dengan dikenalnya jenis pidana baru berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Rancangan KUHP Nasional. jenis pidana ini dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang mulai diragukan efektivitasnya , dalam pidana kerja sosial ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Peranan masyarakat dibutuhkan secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. untuk itulah penilitian ini dilakukan. dengan metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : Rancangan KUHP 2015 memuat rumusan tujuan pidana dan pemidanaan dan perubahan pada jenis pidana yang akan dijatuhkan salah satunya diaturnya jenis pidana kerja sosial disertai dengan pedoman pemidanaan yang nantinya menentukan Pelaksanaan Pidana kerja sosial, menemukan perbandingan pengaturan dan pelaksanaan pidana kerja social di berbagai negara guna mencari persamaan dan perbedaan, serta kekurangan Rancangan KUHP dalam pengaturan kerja social yang wajib di sempurnakan oleh pemerintah. Kemudian melihat keterkaitan pidana kerja sosial dengan pemikiran pendekatan keadilan restoratif. Pada giliranya pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pelaksanaan pidana kerja social karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif dan dimunculkannya ide tujuan pemidanaan baru dan pidana kerja sosial tersebut.

Actions (login required)

View Item