PUTUSAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT ZINA MENURUT SISTEM KELARASAN KOTO PILIANG (Studi di Kenagarian Pandai Sikek)

Anngi Fito, Juliand (2018) PUTUSAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT ZINA MENURUT SISTEM KELARASAN KOTO PILIANG (Studi di Kenagarian Pandai Sikek). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (295kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (491kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tingginya jumlah kasus zina pada masyarakat akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Aparat penegak hukum bahkan lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus zina tersebut dan melimpahkan penyelesaianya pada peradilan adat. Dalam penyelesaian perkara pidana adat zina tentang kompetensi mengadili perbuatan itu maka ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep tersebut adalah “restorative justice” (keadilan restoratif) yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat justru mendapat tempat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Melalui Pasal 18 b Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka dari itu dalam proses penyelesaian perkara delik adat zina maka negara memberikan kewenangan kepada peradilan adat dalam menyelesaikan selama hukum adat tersebut masih dipakai dalam lingkup masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau. Namun seperti yang kita ketahui, keberadaannya tidak mendapat tempat yang memadai dalam hukum perundang-undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Hal ini lebih mempertegas kompetensi dan kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat melalui Kerapatan Adat Nagari masing-masing nagari di Sumatera Barat. Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan penulis yaitu proses pelaksanaan penyelesaian perkara delik adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang dan pelaksanaan penerapan putusan delik adat zina di Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara. Adapun hasil penelitian yang menjadi indikatornya adalah suatu proses penyelesaian kasus pidana adat zina di Nagari Pandai Sikek yang memakai sistem Kelarasan Koto Piliang yang mana bajanjang naiak batanggo turun dalam proses penyelesainya mulai dari penyelesaian di tingkat niniak mamak kaum, pasukuan higga di bawa pada peradilan adat nagari pandai sikek, hingga pada akhirnya di keluarkanlah sanksi atau putusan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku zina melalui skema peradilan adat pada Nagari Pandai Sikek yang sesuai dengan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek. Maka dengan adanya penyelesaian ini diharapkan akan terciptanya suatu keadilan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat Adat nagari Pandai Sikek.

Actions (login required)

View Item