PENGATURAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

CHICHA, MELISA (2018) PENGATURAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (152kB) | Preview
Preview	Text (bab i) bab I.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (bab iv) bab iv.pdf - Published Version Download (163kB) | Preview
Preview	Text (dapus) dapus.pdf - Published Version Download (457kB) | Preview
	Text (skripsi full text) SKRIPSI CHICHA MELISA FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PENGATURAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA (Chicha Melisa, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2018) ABSTRAK Hak cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dibutuhkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta dari pemegang hak kekayaan intelektual si pencipta. Upaya hukum tersebut berupa penetapan sementara pengadilan.. Berdasarkan hal ini dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia dan bagaimanakah tata cara penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Semua data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif. Untuk membahas permasalahan hukum yang terkait pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta, dan dari hasil penelitian didapat yaitu, penetapan sementara diatur dalam TRIPs Agreement Pasal 44-50 dan UU No. 28 Th 2014 Hak Cipta, UU No. 10 Th 1995 Kepabeanan, PP No. 28 Th 2008 Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dan disisi kebijakan terdapat regulasi khusus dalam pengaturan penetapan sementara, yaitu PERMA No. 4 Th 2012 Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Th 2012 Penetapan Sementara. Dantata cara penetapan sementara dilakukan oleh pengadilan pencipta dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

Actions (login required)

View Item