Proses Penganggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

intan, Intan Aqila Yaumil Fitri (2017) Proses Penganggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) COVER.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (276kB) | Preview
Preview	Text (penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir full text) TUGAS AKHIR FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan. Peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang brtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (yuwono, 2005). Dan dengan adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Aturan Pelaksanaannya, Khususnya PP NO 105 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah maka terhitung sejak tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah.

Actions (login required)

View Item