PERALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Rivai, Putra (2017) PERALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) upload 1 - Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (256kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) upload 2 - bab 1 watermark.pdf - Published Version Download (274kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) upload 3 - bab 5 watermark.pdf - Published Version Download (91kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) upload 4 - DAFTAR PUSTAKA WATERMARK.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) tesis rivai putra, magister ilmu hukum 18 jan 19.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (747kB)

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa modal inti minimum bank perkreditan rakyat ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan permodalan tersebut adalah dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin melakukan penyertaan modal, maka bank perkreditan rakyat yang akan dilakukan penyertaan modal harus menjadi perusahaan perseroan daerah. Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah mengenai proses peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah berupa perusahaan perseroan daerah dan kedudukan pemegang saham/pemilik modal setelah bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah. Penelitian terhadap tesis ini dilakukan melalui pendekatan normatif melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diolah secara editing, serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa proses peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham bagi perseroan terbatas atau rapat anggota bagi koperasi, penetapan atau pendirian bank perkreditan rakyat menjadi perusahaan perseroan melalui peraturan daerah, diikuti oleh pembentukan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perubahan anggaran dasar bagi yang berbentuk perusahaan terbatas, pengajuan permohonan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha bagi yang berbentuk koperasi serta pembubaran badan hukum bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi. Kedudukan pemegang saham/pemilik modal setelah bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah menjadi terpengaruh akibat perubahan persentase kepemilikan saham atau kepemilikan modal, yakni tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah pemerintah hendaknya menetapkan sebuah regulasi yang mengatur secara jelas dan menjadi payung hukum mengenai peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, karena pengaturan yang ada saat ini masih bisa menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, terutama bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, selain itu, pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah mengenai pendirian bank perkreditan rakyat yang berbentuk perusahaan perseroan daerah perlu menegaskan mengenai kedudukan dan keberadaan para pemegang saham, yakni dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham minoritas. Kata kunci : Bank Perkreditan Rakyat, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah

Actions (login required)

View Item