Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan

Sonya, Silvia (2017) Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) File 1 (Cover, Abstract, Abstrak).pdf - Published Version Download (472kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) Pendahuluan.pdf - Published Version Download (284kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) full text Sonya Silvia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA OLEH PEMERINTAH ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG DENGAN CV AFIZA LIMKO KONSULTAN (Sonya Silvia, 1520123064, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 101 halaman) ABSTRAK Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Indonesia merupakan Negara yang menganut asas kebebasan berkontrak (beginsel der contracts vrijheid). Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidak adilan. Prakteknya, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (standart contract). Perjanjian baku menunjukkan dominan salah satu pihak, dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Pengadaan barang atau jasa (procurement) merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan. Kontrak pengadaan barang atau jasa antara pihak penyedia dengan pihak pengguna, dituangkan dalam perjanjian yang format bakunya telah disiapkan oleh pihak pengguna. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Apakah kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak? 2) Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan?. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, efektivitas hukum di Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumen kontrak dan penerapan ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan tidak dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi, karena dalam kontrak tersebut pada isinya telah ditentukan oleh pemerintah sehingga kesempatan untuk berunding dan memahami tentang isi kontrak secara keseluruhan menjadi hilang. Kontrak tersebut adalah berbentuk perjanjian bernama (benoemd overeenkomst) sebagai perjanjian publik yang mana bersifat konsensuil dan formil. Sebaiknya pemerintah segera membuatkan peraturan perundang-undangan tentang kontrak, dengan ketentuan yang secara khusus menghubungkan antara kewenangan jabatan Notaris dalam membuat kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Kata Kunci : Penerapan, Asas Kebebasan Berkontrak, Pengadaan barang atau jasa.

Actions (login required)

View Item