PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 Di Kota Payakumbuh)

Hetta, Manbayu (2017) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 Di Kota Payakumbuh). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (477kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI (Penutup dan Kesimpulan)) 3. BAB VI (Penutup dan Kesimpulan).pdf - Published Version Download (294kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (285kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (30MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilu merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat karena adalah instrumen legal dan fundamental bagi perwujudan pengambilan keputusan politik tertinggi dalam hidup bernegara. Keberadaan pemilu yang demikian membutuhkan sistem perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang merusak integritas tujuan dari pelaksanaan pemilu, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu. Penegakan terhadap hukum pidana dalam pemilu diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga pemilu diharapkan berjalan secara demokratis dan berkeadilan serta adanya kepastian hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Salah satu pelanggaran pidana pemilu yang sangat mengkhawatikan adalah kejahatan politik uang (money politic) yang hampir massif tejadi, namun sangat sukar untuk mengungkapnya. Diantara kasus yang berhasil diungakap dan ditangani adalah kasus money politic di Kota Payakumbuh dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan telah dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan KUHAP. Penelitian ini memfokuskan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana money politic yang terjadi di Kota Payakumbuh dalam kaitannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pemilu, dengan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus money politic yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh menurut sistem peradilan pidana pemilu? (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap kasus money politic yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus pelanggaran pidana pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh dalam melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat? (3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terungkapnya kasus money politic yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait, risalah sidang dan literatur terkait negara hukum, berita acara pemeriksaan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan yang berhubungan dengan kerangka sistem hukum pemilu dan sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana money politic di Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan sistem peradilan pidana pemilu dalam koordinasi Sentra Gakkumdu. Kedua, Terdakwa diputus bersalah oleh Hakim karena mens rea Terdakwa terbukti setelah mempertimbangkan bestandeel delict dan element delict Pasal 274 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf j juncto Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terungkapnya kasus tersebut karena (1) adanya kesadaran hukum dan politik dari Pelapor akan akibat dari pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang merugikan hak serta kepentingan Pelapor sebagai salah satu peserta pemilu; (2) bekerjanya struktur hukum (legal culture) sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana pemilu. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Money Politic, Kedaulatan Rakyat

Actions (login required)

View Item