EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR DI BUKITTINGGI

A B D U L, H A K I M (2015) EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR DI BUKITTINGGI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (306kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB 1.pdf - Published Version Download (472kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (242kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTARKEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
	Text (tesis full text) THESIS OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Akibat hukum yang terjadi apabila penerima fidusia melakukan eksekusi (executorial beslag) adalah tidak sah., juga bukan merupakan pembebanan atas benda jaminan fidusia apabila sertifikat Fidusia belum diterbitkan. Berhubung Sertifikat Fidusia yang memilikii rah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 11 ayat 1 jo Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan junco “Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukanlah merupakan agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang ini.” Rumusan Masalah (1) Apakah pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang? (2). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekus iobjek fidusia yang tidak terdaftar di Bukittinggi? (3). Bagaimana cara mengatas ieksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Bukittinggi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jenis penelitian in iadalah metode yuridis empiris. Hasil Penelitian: (1) Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.Cabang Bukittinggi terhadap objek fidusia yang tidak terdaftar adalah tidak sah, berhubung dilakukan secara sepihak (eigenrichting) dan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi maka Negara akan kehilangan pendapatan bukan pajak yang didapat dari pelayanan Negara tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi negara-pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara serta pemanfaatan kekayaan negara demi ketertiban dan kepastian hokum hubungan Negara dan warganegara. (2). Ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa pihak penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Akan tetapi pihak penerima fidusia tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Objek Fidusia. (3). Masyarakat masih menganut pola tidak tertulis, yang mana cendrung menimbulkan kerugian diri sendiri. Kedepan perlunya dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai khususnya dalam hal pembuatan kontrak agar lebih kompetitif (bargaining posisition). Berhubung dalam melaksanakan suatu kontrak berlaku asas Pacta Sunt servanda (agreement must be kept) yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kata kunci: eksekusi, fidusia dan tidak terdaftar

Actions (login required)

View Item