ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KERANGKA PENYELAMATAN SANDERA KORBAN PEMBAJAKAN DI WILAYAH NEGARA LAIN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Suatu Studi Mengenai Kemungkinan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kerangka Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia (WNI) Di Filipina)

Risky, Rahmansyah (2017) ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KERANGKA PENYELAMATAN SANDERA KORBAN PEMBAJAKAN DI WILAYAH NEGARA LAIN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Suatu Studi Mengenai Kemungkinan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kerangka Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia (WNI) Di Filipina). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (563kB) | Preview
Preview	Text (Kesimpulan dan Saran) BAB IV (Kesimpulan dan Saran).pdf - Published Version Download (92kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembajakan telah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Peristiwa pembajakan kerap menimpa WNI, pada kasus ini pembajakan terjadi di wilayah yurisdiksi Filipina dan awak kapal disandera di Filipina. Pemerintah yang mengetahui hal ini berusaha ingin mengirimkan pasukan TNI untuk membantu pemerintah Filipina dalam pembebasan sandera namun tidak diizinkan oleh pemerintah Filipina dan berakhir ketidakberhasilan pemerintah Filipina dalam menyelamatkan sandera. Sehingga timbul keinginan pemerintah indonesia untuk mengirimkan TNI untuk menyelamatkan WNI yang disandera tersebut, namun dalam hukum internasional hal ini dihalangi oleh prinsip non-intervensi dan juga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Apabila tindakan ini tetap dilaksanakan pemerintah Indonesia timbul pertanyaan mengenai keabsahan tindakan tersebut.oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana keabsahan dan persyaratan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hukum internasional, lalu bagaimana keabsahan kemungkinan penggunaan kekuatan yang digunakan oleh Indonesia dengan mengirimkan TNI untuk menyelamatkan WNI yang disandera di wilayah Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pneelitian yang memakai pendekatan dengan melihat hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang pantas. Penelitian ini terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventasrisasi hukum positif dan sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penggunaan kekuatan sejatinya telah dilarang sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB namun,terdapat pengecualian dalam hal tindakan yang diizinkan oleh Pasal 42 Piagam PBB ,dalam hal Self-defence yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB,serta penggunaan kekuatan yang didasarkan pada pemegang hak veto dan penggunaan kekuatan terhadap lawan pada perang dunia kedua namun kedua hal ini dinilai tidak mungkin dilaksanakan . Tindakan yang kemungkinan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai Intervention to Protect Nationals, tindakan ini masih menuai pro dan kontra namun para ahli beranggapan bahwa hal ini dapat dibenarkan dialaskan pada hal perkembangan penggunaan kekuatan bersenjata sebelum adanya Piagam, didasrkan pada Pasal 51 mengenai Self-defence, penggunaan kekkuatan yang didasarkan pada Pasal 2 ayat 4 sepanjang tidak melenceng dari tujuan untuk menyelamatkan warga negaranya, dan alasan terkahir didasarkan pada alasan Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Penggunaan Kekuatan Bersenjata, Intervensi, Self-Defence

Actions (login required)

View Item