Zulfandi, Ahmad (2017) PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI BENTUK KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MEMENUHI HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (489kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
2 Bab I.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview |
|
|
Text (Bab Kesimpulan dan Saran)
3 Bab Kesimpulan Saran.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI FULL TEXT)
skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (907kB) |
Abstract
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaanya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, pertama, bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh pemerintah melalui program BPJS Kesehatan sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di kota padang, Kedua, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh pemerintah melalui program BPJS Kesehatan sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di kota Padang. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan seperti puskesmas klinik kesehatan,dan rumah sakit di kota Padang. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. dari penelitian tersebut bahwa puskesmas,klinik kedokteran dan pelayanan jenis tingkat pertama lainnya sebagai pelayanan tingkat pertama telah memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh pasien peserta BPJS Kesehatan, namun setelah dilakukan wawancara terhadap pasien dan dokter yang bertugas di puskesmas, klinik kesehatan dan pelayanan jenis tingkat pertama lainnya saya melihat bahwa dari apa yang saya temukan di lapangan masih terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan yang menyulitkan pasien peserta BPJS Kesehatan dalam berobat dan terdapat juga diskriminaasi atau tebang pilih BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya pasien peserta BPJS Kesehatan. Karena tidak semua jenis penyakit yang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh pemerintah melalui program BPJS Kesehatan di Kota Padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat peserta BPJS Kesehatan dalam membayar premi bulanan, selain itu ada juga pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak mematuhi peraturan atau prosedur dalam melakukan klaim BPJS Kesehatan, kemudian Pemerintah Dalam hal ini Pemerintah daerah Kota Padang harus lebih memperhatikan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan warga kota padang, dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | YUNITA SYOFIAN, SH,MH |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 24 Aug 2017 14:34 |
Last Modified: | 24 Aug 2017 14:34 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/29295 |
Actions (login required)
View Item |