PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI KABUPATEN KAMPAR

Afrianto, Saputra (2017) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI KABUPATEN KAMPAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
Preview	Text (BAB) BAB I.pdf - Published Version Download (380kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) BAB akhir.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full.pdf - Updated Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembebasan Bersyarat adalah hak dari Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Keputusan Pembebasan Bersyarat yang diperoleh Narapidana ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan pengawasan langsung oleh jaksa. Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mengontrol Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat telah kembali ke masyarakat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat serta kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan Pembebasan Bersyarat dilakukan dengan membebankan wajib lapor terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat dalam jangka waktu sekali dalam 1 (satu) bulan dan melakukan koordinasi antara jaksa dengan kepala desa, keluarga Narapidana dan kepolisian sektor tempat Narapidana berdomisili. Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara maksimal, kendala tersebut berupa kendala secara yuridis yaitu tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pemebasan Bersyarat, kemudian kendala secara non-yuridis yaitu kurangnya personel jaksa, anggara serta sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jaksa tidak dipersenjatai. Oleh karena itu harus adanya peraturan khusus tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan anggaran khusus bagi jaksa untuk melakukan pengawasan. Kata kunci: Pengawasan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat

Actions (login required)

View Item