PENGATURAN GENUINE LINK KEBANGSAAN KAPAL DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Arief, Rachman (2015) PENGATURAN GENUINE LINK KEBANGSAAN KAPAL DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (499kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (442kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV (Penutup).pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (303kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kebebasan di laut lepas membutuhkan pembatasan agar kebebasan negara lainnya tidak terganggu. United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 memiliki kelemahan dalam hal pembatasan ini, dimana pengaturan pemberian kebangsaan kapal dan genuine link kebangsaan kapal sebagai bentuk pembatasan kebebasan belum diatur secara jelas sehingga memberikan celah terjadinya penggunaan bendera kapal secara pura-pura. Skripsi ini juga meninjau bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan genuine link kebangsaan kapal. Dalam penulisan ini penulis 2 rumusan masalah, yakni : 1). Bagaimana pengaturan genuine link kebangsaan kapal dalam UNCLOS 1982; 2). Bagaimana implementasi pengaturan genuine link kebangsaan kapal menurut hukum nasional Indonesia. penulisan menggunakan metode penelitian; tipe penelitian adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan konseptual, interpretasi dan historis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil ; pengaturan kebangsaan kapal dalam UNCLOS 1982 terkait dengan persyaratan pemberian kebangsaan, bukti kebangsaan, dan status hukum kapal yang menjadi yurisdiksi negara-negara tidak memiliki pembatasan yang jelas serta tidak ada penjelasan komprehensif genuine link menurut UNCLOS 1982. Keadaan ini mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda oleh masing-masing negara. Indonesia mengakomodir genuine link kebangsaan kapal dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, pengaturan yang dilakukan Indonesia dilakukan dengan itikad baik terhadap genuine link. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk mengatur lebih rinci sekaligus memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 khususnya dalam hal genuine link kebangsaan kapal dan Pemerintah Indonesia melaksanakan pengawasan dalam hal pemberian kebangsaan kapal. kata kunci : genuine link, kebangsaan kapal, laut lepas, United Nations Convention On The Law Of The Sea,

Actions (login required)

View Item