IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU STUDI PADA KPU PROVINSI RIAU

DEWI, SILVIA ARIANI (2017) IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU STUDI PADA KPU PROVINSI RIAU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (41kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (85kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (107kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Hadirnya kebijakan PKPU No.1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik menjadi kabar baik bagi semua pihak, salah satunya pihak yang selama ini sering memohon informasi tentang pemilu di KPU. Seperti diketahui bahwa kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Artinya peraturan ini bisa mempermudah para pencari data. KPU Provinsi Riau adalah salah satu lembaga melaksanakan peraturan tersebut. Namun terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum bersinerginya para staf KPU dalam melaksanaan PKPU nomor 1 tahun 2015, bank data yang belum lengkap terutama yang berhubungan dengan data pemilu dan lain-lain. Fenomena ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya aspek dari internal KPU itu sendiri. Dengan mempergunakan teori Charles O. Jones tentang implementasi kebijakan yang melihat pada 3 hal (organisasi, interpretasi dan aplikasi) serta melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian membuktikan bahwa tidak baiknya implementasi PKPU di Provinsi Riau disebabkan oleh kurang baiknya koordinasi dalam organisasi KPU Provinsi Riau. Tiap sub bagian tidak saling terintegrasi dengan PPID selaku sub bagian yang berwenang dalam implementasi PKPU ini. Kemudian para pelaku kebijakan belum semuanya paham tentang PKPU tersebut sehingga sering terjadi salah pengertian sikap dari tiap sub bagian yang ada di KPU Provinsi Riau. Terakhir dari aspek aplikasi sudah berjalan cukup baik tapi tinggal melengkapi sebagian informasi yang tidak tersedia. Key words: Implementasi kebijakan, PKPU, KPU, PPID, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Actions (login required)

View Item