PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI

Afif, Syarif (2017) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Cover.pdf - Published Version Download (130kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I. Pendahuluan.pdf - Published Version Download (573kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI Kesimpulan) 15.BAB VI Kesimpulan.pdf - Published Version Download (107kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 16.Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
	Text (Disertasi Fulltext) fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum lingkungan terhadap usaha tambang batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di Provinsi Jambi kegiatan usaha pertambangan batubara memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan eksploirasi terhadap tambang batubara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan konsep penegakan hukum lingkungan bidang pertambangan batubara dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam upaya menemukan konsep penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara dengan mengkaji asas-asas hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam perspektif sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian menunjukan : Pertama pengaturan penegakan hukum lingkungan bidang usaha tambang batubara dapat diwujudkan melalui sistem IUP/WIUP batubara. Hal ini merupakan hakekat hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, konsep keadilan bidang usaha pertambangan batubara merupakan makna dan tujuan dalam penegakan hukum lingkungan. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi dalam kerangka penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambang batubara di Provinsi Jambi. Ketiga, penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah, menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan alam termasuk batubara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi. Kata Kunci : Konsep Keadilan; Penegakan Hukum ; Tambang Batubara enforcement ; Coal mine

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Primary Supervisor:	Prof. Dr. H. Yuliandri, SH, MH.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana (Disertasi)
Depositing User:	S3 Ilmu Hukum
Date Deposited:	11 Aug 2017 11:07
Last Modified:	28 Oct 2017 22:35
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/29139

Actions (login required)

View Item