STUDI KEMISKINAN RUMAH TANGGA PETANI KAWASAN HUTAN KONSERVASI DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

HANAFIAH, HANAFIAH (2013) STUDI KEMISKINAN RUMAH TANGGA PETANI KAWASAN HUTAN KONSERVASI DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 349.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Kemiskinan telah menjadi isu global, yaitu menjadi sasaran utama dari Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang telah disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia untuk mengurangi hingga setengah jumlah orang miskin dan mengurangi hingga setengah proporsi penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2015 (Djajono, 2006). Indonesia merupakan salah satu dari 70 negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara Indonesia. Kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat luas, sehingga diperlukan kesungguhan dalam mendalami, memahami, mengkaji sekaligus merumuskan secara komprehensif aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan. Dalam memahami kemiskinan diperlukan pengetahuan tentang warga miskin dan bagaimana aktivitas pembangunan dapat membantu mereka. Di dalamnya termasuk juga memahami bagaimana kondisi kemiskinan berubah. Rumah tangga miskin seringkali cerdik dalam mengelola penghidupan yang bervariasi untuk menyikapi risiko, sehingga intervensi pembangunan harus dilakukan dengan hatihati agar tidak merusak strategi kelangsungan hidup yang sudah berhasil ini dan tidak menimbulkan ketergantungan (Gönner, Cahyat dan Haug. 2007). Kemiskinan di Indonesia menunjukkan berbagai keragaan dan karakteristik serta memperlihatkan kekhasan fenomena berdasarkan spasial, khususnya berdasarkan agroekosistem. Kondisi agroekosistem mempengaruhi kemiskinan penduduk dengan masing-masing karakteristik sosial-ekonominya melalui aktivitas ekonomi. Interaksi manusia dengan biofisik yang beragam kondisinya ini memberikan bentuk aktivitas sosial, ekonomi bahkan budaya yang beragam pula. Interaksi tersebut menjadi penting karena sebagian besar penduduk menggantungkan sumber penghidupannya pada ketersediaan lingkungan biofisiknya. Selanjutnya, keragaman agroekosistem juga menunjukkan keragaman ekonomi. Sifat kemiskinan di Indonesia adalah multipaket, yang keragaannya dapat dijelaskan dengan berbagai pendekatan. Untuk mengerti tentang kemiskinan, haruslah dilihat bagaimana kehidupan orang miskin dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Penanggulangan kemiskinan dapat dicapai juga dengan berbagai pendekatan. Artinya tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua keadaan (Harniati, 2007). Dalam upaya penanggulangan kemiskinan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan/sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat kecil komunitas (Ritonga, 2009). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Roza (2011), bahwa salah satu keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Di Indonesia data dan informasi mengenai kemiskinan diukur dengan beberapa model, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembagalembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita. Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing. Menurut Cahyat, Gönner, dan Haug (2007), model-model tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (1) Tidak menggambarkan ciri khas lokal (misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat), (2) Tidak menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang berhubungan dengan sumberdaya alam atau konteks sosial), (3) Data yang ada sering kontradiktif, (4) Tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perencanaan pembangunan. Pada situasi tertentu data yang dihasilkan dengan pengukuran seperti model ini bisa jadi tidak akan memiliki arti apa-apa kecuali hanya angka-angka tanpa makna. Pengukuran kemiskinan yang selama ini dilakukan sangat tidak mewakili kemiskinan di kawasan terpencil, pendekatan BKKBN misalnya, oleh banyak dianggap masih kurang realistik, karena konsep keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil atau keluarga inti (nuclear family). Disamping itu, indikator yang digunakan masih bersifat sentralistik dan seragam, yang belum tentu relevan untuk keadaan dan budaya lokal (Ritonga, 2009). Pada tahun 2000 BPS juga telah melakukan studi penentuan kriteria penduduk miskin yang bertujuan untuk mencari karakteristik-karakteristik rumah tangga yang dapat dipakai untuk merumuskan suatu kriteria yang dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi penduduk/rumah tangga miskin. Berdasarkan studi tersebut didapatkan delapan variabel yang layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Sama halnya dengan pendekatan BKKBN, pendekatan BPS juga menunjukan hasil yang kurang realistik karena kedelapan karaktersistik tersebut tidak menggambarkan kondisi dan budaya lokal yang berbeda antar daerah. Untuk daerah-daerah yang sudah tergolong masyarakat industrial/perkotaan, seperti DKI Jakarta, ukuran tersebut mungkin masih relevan tetapi untuk daerah-daerah pedesaan dan daerahdaerah yang masih mengikuti pola-pola tradisional ukuran-ukuran tersebut bisa kurang relevan (Ritonga, 2009). Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) (2003), menjelaskan bahwa definisi kemiskinan yang tidak jelas, merupakan salah satu penyebab kegagalan upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan sejak pertengahan 1970-an. Warga miskin tetap sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, sosial dan politik serta bencana alam. Sumber kelemahannya adalah kebijakan yang sentralistis, fokus yang terlalu besar pada charity (pemberian), fokus pada pertumbuhan makroekonomi, pandangan kemiskinan yang berorientasi ekonomi, penempatan masyarakat sebagai obyek, dan anggapan bahwa masalah dan pengelolaan kemiskinan bersifat seragam di seluruh negeri. Hasilnya adalah serangkaian kebijakan yang tidak menyentuh masalah khusus yang dihadapi warga miskin di kawasan terpencil yang biasanya tinggal di dalam dan sekitar hutan. Ukuran-ukuran kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini diperlukan untuk beberapa kepentingan, antara lain untuk perbandingan antar negara, perbandingan antar daerah, dan kepentingan pembangunan di daerah khususnya kabupaten/kota (Ritonga, 2009). Terkait dengan kepentingan pembangunan daerah, pengukuran kemiskinan dengan indikator menurut pemahaman masyarakat setempat sangatlah penting, karena pemahaman tersebut akan memberikan gambaran yang sesuai dan lebih terkait dengan semua aspek kemiskinan di daerah tersebut. Kelemahan pengukuran semacam ini adalah tidak mampu memberikan perbandingan antar daerah, namun disisi lain mampu memberikan arti yang lebih bermakna, karena data dan informasi yang dihasilkan dapat memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan serta menentukan prioritas strategi penanggulangannya.

Actions (login required)

View Item