KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN CALON TUNGGAL

Wenny, Purnama Yantje (2017) KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN CALON TUNGGAL. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I-Wenny Purnama Yantje-1310112012) BAB I- WENNY PURNAMA YANTJE- 1310112012.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV- WENNY PURNAMA YANTJE-1310112012.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA WENNY PURNAMA YANTJE (1310112012).pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) SKRIPSI FULL-WENNY PURNAMA YANTJE-1310112012.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK-WENNY PURNAMA YANTJE-1310112012.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview

Abstract

KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN CALON TUNGGAL (Wenny Purnama Yantje, 1310112012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 110 halaman, 2017) ABSTRAK Pasca perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan besar bagi proses pemenuhan kedaulatan rakyat yang semulanya di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap proses pemenuhan kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung. Keberadaan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi yang meletigimasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun masalah-masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama, bagaimana pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden calon tunggal menurut Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, bagaimana implikasi calon tunggal terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil penelitian ini, pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau menerbitkan Perpu sebagai jalan terakhir atas keadaan genting yang memaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal Pilpres tidak diinginkan oleh Undang-Undang Dasar, serta keberadaan calon tunggal Pilpres menjadi jalan terakhir apabila hanya muncul satu pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Actions (login required)

View Item