PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PT GARUDA INDONESIA BRANCH OFFICE PADANG

Novalita, Dwi Yuliani (2017) PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PT GARUDA INDONESIA BRANCH OFFICE PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) 1. COVER - FIX.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 6. BAB I revisi.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 10. Bab V.pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 11. daftar pustaka.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) tugas akhir full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pada umumnya suatu negara dinilai maju dan berkembang dilihat dari segi pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus berusaha, salah satunya dengan cara menggali potensi yang ada di negara Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak penduduk, informasi terakhir yang di dapat dari tribunnews.com menyatakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 257.912.349 jiwa. Seluruh penduduk tersebut diharapkan mendapatkan fasilitas publik yang sama. Untuk mendapatkan fasilitas publik membutuhkan pembiayaan yang bisa berasal dari berbagai sektor. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperoleh dana agar pembiayaan tersebut dapat terpenuhi. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan perpajakan. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Ahmad (2016) juga mendefinisikan pajak sebagai salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi 2 pemerintah, pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Resmi (2011) menjelaskan bahwa fungsi yang pertama, pajak sebagai sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kedua, pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Actions (login required)

View Item