KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA POLIGAMI DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)

SYAFRINAL, SYAFRINAL (2017) KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA POLIGAMI DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pasaman Barat). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (596kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) tesis fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada umumnya orang berfikiran tentang perkawinan termasuk dalam ranah peradilan Agama saja tanpa berupaya mengetahui ketentuan hukum lainnya yang juga mengatur tentang perkawinan poligami yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Poligami merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan ini disebut juga salah satu bentuk kejahatan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana yang ternyata perkawinan untuk kedua kalinya (poligami) dimasukan dalam perbuatan pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, Bagaimanakah kedudukan putusan hakim dalam perkara poligami memenuhi maksud ketentuan hukum asas tentang pemidanaan? Kedua, Apakah setelah terpidana perkara poligami selesai menjalankan pidananya yang bersangkutan dibenarkan melanjutkan hubungan perkawinannya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Sementara sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif yaitu data yang menghasilan data deskriptif yang menggambarkan seputar judul, jadi bukan berupa angka-angka dan juga ditambah dengan pengalaman pribadi penulis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Putusan hakim dalam perkara poligami yang menjadi objek penelitian ini telah menuhi maksud ketentuan hukum asas tentang pemidanaan. Kedua, Terdakwa bisa melanjutkan perkawinan pasca terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan karena putusan hakim pidana tidak ada yang berjenis pembatalan atas perkawinan poligami, untuk itu disarankan kepada para hakim yang menangani perkara poligami untuk melakukan pembaharuan hukum dengan cara membatalkan perkawinan poligami atau bias juga Mahkamah Agung menerbitkan aturan berupa pengenyampingan asas nebis in idem dalam perkara poligami.

Actions (login required)

View Item