PROBLEMATIKA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DAN PEMBAYARAN HAK EKONOMI PENCIPTA DAN PENYANYI LAGU ATAU MUSIK DAERAH DI SUMATERA BARAT

Andrea, Octora Yama Satria (2017) PROBLEMATIKA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DAN PEMBAYARAN HAK EKONOMI PENCIPTA DAN PENYANYI LAGU ATAU MUSIK DAERAH DI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (380kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PROBLEMATIKA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DAN PEMBAYARAN HAK EKONOMI PENCIPTA DAN PENYANYI LAGU ATAU MUSIK DAERAH DI SUMATERA BARAT (Andrea Octora Yama Satria, 1420112004, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 153 Halaman) ABSTRAK Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta (pencipta) atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Namun berdasarkan hasil penelitian, para pencipta, penyanyi dan produser rekaman umumnya melakukan perjanjian lisensi secara lisan. Selain itu hak ekonomi (honorarium) pencipta lagu atau musik daerah di Sumatera Barat masih cukup rendah. Adapun UUHC 2014 telah memasukkan ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif untuk membantu penghimpunan dan pendistribusian royalti pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu peran Lembaga Manajemen Kolektif dapat memberikan kemudahan dalam menghimpun royalti dari pengguna ciptaan atau produk hak terkait. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1). Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu atau musik daerah antara pencipta atau penyanyi dengan produser rekaman di Sumatera Barat; 2). Pembayaran hak ekonomi pencipta lagu atau musik dan penyanyi di Sumatera Barat berdasarkan perjanjian lisensi; dan 3). Kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti menurut UUHC 2014. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskripstif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai problematika perjanjian lisensi hak cipta terhadap pembayaran hak ekonomi pencipta lagu atau musik dan pelaku pertunjukkan daerah di Sumatera Barat. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta data yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1). Umumnya pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta atau penyanyi dengan produser rekaman dilakukan secara lisan, walaupun ada juga sejumlah pencipta, penyanyi dan produser rekaman yang melakukan perjanjian lisensi tertulis. Namun perjanjian lisensi lisan lemah akan kepastian perlindungan hukum para pihak, khususnya untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi perselisihan sengketa; 2). Pembayaran honorarium pencipta dan penyanyi lagu atau musik di Sumatera Barat umumnya diberikan dengan sistem flat pay sempurna. Namun posisi pencipta lebih rendah dibandingkan penyanyi dan produser rekaman, hal ini dapat dilihat dari cukup rendahnya bayaran honorarium pencipta sedangkan pencipta merupakan pihak yang seharusnya lebih tinggi posisinya karena ia merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif; dan 3). Adanya pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UUHC 2014 sangat berdampak positif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk menghimpun royalti dari pengguna ciptaan atau produk hak terkait. Para pencipta lagu atau musik di dalam penelitian ini telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan memperoleh royalti pertahunnya. Kata kunci : Perjanjian Lisensi, Hak Cipta, Hak Ekonomi. PROBLEMATIC OF COPYRIGHT LICENSE AGREEMENT AND ECONOMIC RIGHTS PAYMENT OF SONGWRITERS AND SINGERS OF SONG OR MUSIC IN WEST SUMATERA (Andrea Octora Yama Satria, 1420112004, Master of Law Studies, Law Faculty of Andalas University, 2017, 153 pages) ABSTRACT License is a written permission granted by the copyright holder (creator) or the owner of related rights to another party to carry out the economic rights of works or related rights works with certain conditions. However, based on the results of this research, the songwriters (creators), singers and music producers generally make license agreements by orally. Furthermore, the economic rights (honorarium) of songwriters in West Sumatra is still quite low. Law No. 28 of 2014 on Copyright has included provisions on Collective Management Organization to assist in the collection and distribution of royalties of copyright holders and related rights owners. Therefore, the role of Collective Management Organization can provide ease in collecting royalties from user of works or related rights works. The problems to be discussed are: 1). implementation of license agreement of copyright song or music between songwriters or singers with music producers in West Sumatera; 2). the payment of economic rights of songwriters and singers in West Sumatra based on license agreement; and 3). policy of the Collective Management Organization on collecting and distributing royalties under Law No. 28 of 2014 on Copyright. The research approach used empirical juridical. This research is descriptive in order to describe precisely the problematic of copyright license agreement on payment of economic rights of songwriters and singers in West Sumatera. Sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and document studies and qualitatively processed data. The results of research and discussion can be concluded: 1). Generally the implementation of the copyright license agreement between songwriters or singers with the music producer is done orally, although there are also a number of songwriters, singers and producers who enter into written license agreements. But the oral license agreement is weak on the certainty of legal protection of the parties, especially for future proof in case of dispute; 2). the payment of economic rights of songwriters and singers in West Sumatera is generally provided with a flat pay (once paid off). But the position of the songwriters is lower than singers and music producers, this can be seen that songwriters get lower paid while the songwriters are parties that should be higher position because they had exclusive rights; and 3). The existence of the Collective Management Organization arrangements in Law No. 28 of 2014 on Copyright strongly affects positively for songwriters, copyright holders and related rights owners to collect royalties from users of works or related rights works. The songwriters in this research have been renamed as members of the Collective Management Organization and earn their annual royalties. Keywords: License Agreement, Copyright, Economic Rights

Actions (login required)

View Item