Perjuangan Masyarakat Nagari Kubang Menuntut Pengembalian Tanah Ulayat Eks PT. TBO (1990-2013)

ridwan, rizal (2017) Perjuangan Masyarakat Nagari Kubang Menuntut Pengembalian Tanah Ulayat Eks PT. TBO (1990-2013). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover-abstrak word.pdf - Published Version Download (131kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I .pdf - Published Version Download (301kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V .pdf - Published Version Download (92kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL RIDWAN RIZAL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Konflik tanah ulayat merupakan salah satu persoalan utama konflik agraria. Tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau merupakan tanah pusaka tinggi yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat berpindah tangan kecuali melalui jalan hibah. Akan tetapi pada masa kolonial, Belanda menerapkan undang-undang daerah jajahan tentang hak-hak atas barang galian, sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, UU agraria yang dikeluarkan pemerintah juga tidak menguntungkan masyarakat adat, sehingga konflik terkait tanah ulayat masih terus terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kota Sawahlunto, khususnya Nagari Kubang mengenai konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan PT.BA UPO dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses terjadinya konflik tanah ulayat antara PT.BA dan Pemko Sawahlunto serta masyarakat Kubang menuntut pengembalian tanah ulayat mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data dalam penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan terkait, arsip KAN Kubang dan arsip Pemerintah Daerah Sawahlunto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat yang terjadi di Kota Sawahlunto sampai saat ini belum menemukan titik terang. Konflik semakin besar, setelah keluarnya undang-undang otonomi daerah dimana pemerintah mengambil alih izin perpanjangan kontak pertambangan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kubang sebagai pemilik tanah ulayat di lahan pertambangan. Berbagai perjuangan telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Kubang untuk mengambil kembali tanah ulayat mereka. Mulai dari melakukan somasi yang tidak ada tanggapan, melakukan pertemuan dengan pimpinan PT.BA dan Pemda Sawahlunto sampai dibentuknya tim inventarisasi dan pemanfaatan tanah ulayat Nagari Kubang. Namun, perjuangan yang dilakukan akhirnya mengalami kegagalan karena adanya faktor internal yaitu perpecahan di kalangan Ninik Mamak Nagari Kubang dan juga adanya faktor eksternal dimana Pemerintah memberikan kedudukan yang tinggi bagi tokoh masyarakat Nagari Kubang dalam pemerintahan dengan tujuan mereka berpihak kepada pemerintah. Selain itu juga tidak adanya alokasi dana untuk penyelesaian sengketa tersebut dari pemerintah. Konflik ini akan terus berlanjut jika dari pihak Pemda tidak memfasilitasi perundingan antara pihak PT.BA UPO dengan masyarakat Nagari Kubang. Masyarakat Nagari Kubang juga harus bisa mengatasi perpecahan yang ada dalam pihak mereka agar dapat menimbulkan kepercayaan dari Pemda. Pihak Pemda juga seharusnya menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik ini agar pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. Kata kunci: konflik, tanah ulayat, Nagari Kubang, PT.BA UPO, TBO, Pemerintah

Actions (login required)

View Item