TANGGUNGJAWAB PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ROBERT, RASMI (2015) TANGGUNGJAWAB PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text 790.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam pengelolaan keuangan negara, ketika terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, bukan hanya persoalan pertanggungjawaban pidana, tapi juga pertanggungjawaban hukum administrasi negara, yaitu kewajiban mengganti kerugian keuangan negara melalui tuntutan ganti rugi (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian). Penyelesaian kerugian negara menurut hukum administrasi ini lebih efektif karena merupakan bagian pengendalian internal yang wajib dilakukan oleh setiap pimpinan instansi dan tanpa melalaui lembaga peradilan. Secara normatif penyelesaian kerugian negara menurut hukum administrasi negara tidak membebaskan dari sanksi pidana, dan sebalik penjatuhan saksi pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Namun dalam praktek penyelesaian kerugian keuangan negara menurut hukum administrasi negara tidak berjalan efektif karena kerancuan pemahaman yang memandang setiap kerugian keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan di sisi lain dalam praktek penanganan perkara tindak pidana korupsi dipahami pengembalian kerugian keuangan negara sebelum penyidikan dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, maka dalam penulisan tesis ini akan dibahas secara teoritis baik dari sisi hukum administrasi negara maupun dari sisi hukum pidana tentang bagaimana tanggungjawab penyelesaian kerugian keuangan negara dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. Kata kunci : Pertanggungjawaban, Kerugian keuangan negara

Actions (login required)

View Item