Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Cindy, Amaliannisa (2017) Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) 1- Cover Cindy.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 2- BAB I Cin.pdf - Published Version Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 3- BAB V.pdf - Published Version Download (87kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
	Text (TA Full Text) 5 - TA Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada saat ini Indonesia tengah gencar - gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara,baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu peranan, kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan. 1 Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain - lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Actions (login required)

View Item