KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN DIBAWAH TANGAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

ECHO, PRATAMA (2017) KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN DIBAWAH TANGAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) 1 Cover dan Abstrak .pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2 BAB 1.pdf - Published Version Download (397kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) 3 Bab Akhir.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4 Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) 5 TA Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (980kB)

Abstract

Dalam masyarakat bila terjadi sengketa umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan yang sering dipergunakan, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa secara litigasi melalui proses gugatan di pengadilan dan non-ligitasi. Berkaitan dengan perkara perdata, suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian kesepakatan perdamaian dibawah tangan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bagaimana akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum perjanjian kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini tidak memenuhi dua syarat untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum. Suatu perjanjian yang tidak sah atau perjanjian yang cacat hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Kata Kunci : Kesepakatan Perdamaian, Putusan Pengadilan,

Actions (login required)

View Item