Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Maharani, Hanesy (2017) Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) Bab V Penutup.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Ind onesia telah melakukan perubahan manajemen keuangan negara sesuai dengan fungsi , baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Agar terlaksananya secara optimal fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah diikuti dengan penatausahaan keuangan atas semua sumber - sumber penerimaan daerah semua sumber keuangan yang akan digunakan oleh daerah untuk membiayai kebutuhan daerah harus dapat dikelola dengan baik melalui penatausahaan yang tepat. Maka dari penatausahaan keuangan harus diperhatikan cermat dan dipahami bagaimana cara untuk penatausaan terutama hal pengeluaraan agar dapat m enciptakan penatausahaan pengeluaran yang lebih efisien dan efektif. Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Mengenai Keuangan Negara terdapat pengesahan di bidang pengelolaan keuangan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian da ri kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagai diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala pemerintahan untuk mengelola keuangan daerah dan dan mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan dae rah yang dipisahkan. Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa adanya pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan 2 daerahnya sendiri telah me motivasi bagi masing - masing daerah untuk lebih baik dalam pengelolaan wilayahnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerahnya masing - masing. Untuk mengatur dan mengelola keuangan dibutuhkan nya bendahara, Bendahara sangat penting bagi instans i pemerintah hal ini dikarenakan bendahara selaku pengurus atau penanggungjawab dalam pengelolaan keuangan . Pada OPD Bendahara adalah PNS non struktural yang diusulk an dan ditunjuk oleh kepala OPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dalam rangka mempert anggungjawabkan pelaksanaan APBD secara administratif kepada PA d an secara fungsional kepada BUD .

Actions (login required)

View Item