IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEJABAT YANG BERWENANG : Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp

ALVIN, RAMADHAN NUR LUIS (2017) IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEJABAT YANG BERWENANG : Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (207kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (422kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Akhir Kesimpulan) BAB IV Akhir Kesimpulan.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah) Tugas Akhir Ilmiah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masyarakat di Indonesia menjadikan hukum Agama dan Adat masing-masing sebagai dasar dalam melaksanakan Perkawinan, setelah kelahiran UU Perkawinan Perkawinanpun masih tetap dianggap Sah apabila dilakukan menurut Agama yang dianut dan hal tersebut diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut, namun aturan tersebut ditambahkan dengan ketentuan agar Perkawinan tersebut dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Banyak Masyarakat yang tidak mendaftarkan Perkawinannya kepada pejabat yang berwenang dengan berbagai macam alasan, sehingga masyarakat tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang optimal dari Negara khususnya perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek UU PKDRT, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus Hasil penelitian yang diperoleh Pertama, Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia secara Implisit tidak diakui ataupun dikenal. Kedua, Korban kekerasan yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak mendapatkan perlindungan UU PKDRT. Kesimpulan: Pertama, Perkawinan secara agama diakui dalam PerUndang-Undangan di Indonesia , namun agar perlindungan hukum bagi pasangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal maka hendaknya Perkawinan secara agama itu juga tetap didaftarkan kepada pejabat yang berwenang agar Perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan UU PKDRT. Kedua, Perkawinan yang tidak dicatatkan didalam Aspek UU PKDRT tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana Perkawinan yang dicatatkan, namun tujuan dari hukum pidana adalah mencari kebenaran yang hakiki, sehingga apabila diketahui suatu perkawinan benar telah terjadi namun tidak dicatatkan maka hendaknya Majelis Hakim menganggap Perkawinan itu adalah kebenaran yang hakiki, sehingga UU PKDRT dapat diterapkan dalam Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp. Kata Kunci : Perkawinan, Rumah Tangga, KDRT.

Actions (login required)

View Item