PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG

Ilham, Primadani (2017) PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (368kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
	Text (skripsi full text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sumber daya laut sangat penting bagi Bangsa Indonesia dapat dilihat pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta diatur pula dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kewenangan Negara terkait dengan tingkat pengelolaan keluatan dan perikanan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam skripsi ini adalah : a) Bagaimanakah pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang ? b) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam pengelolaan sumber daya laut?. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis, dan penelitian ini bersifat deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan lapangan, wawancara langsung dengan narasumber, responden atau informan. Hasil penelitian pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang adalah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan sesuai dengan isi pasal 27 ayat 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetapi ada seperti pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi yang belum dipenuhi secara maksimal pengelolaanya. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kurangnya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dengan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi dalam menjalankan pengelolaannya.

Actions (login required)

View Item