PENGATURAN KERJASAMA INTELIJEN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION

fadhli, maulana (2017) PENGATURAN KERJASAMA INTELIJEN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (277kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (289kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perjanjian Lombok adalah perjanjian bilateral yang mengatur tentang keamanan. Kerjasama intelijen merupakan salah satu ruang lingkup yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun sempat terjadi pelanggaran oleh Australia yang menyadap percakapan telepon pejabat tinggi negara Indonesia. Kerjasama ini sempat terhenti dan dilanjutkan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 1). Bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation. 2). Bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation dalam menanggulangi kejahatan di masing- masing negara. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam Kerangka Perjanjian Lombok. 2). Untuk mengetahui bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation dalam menanggulangi kejahatan di masing – masing negara. Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerjasama intelijen meliputi pertukaran dan analisa informasi. Kerjasama intelijen bermanfaat bagi kedua negara untuk pemberantasan terorisme dan kelompok separatisme Papua, memberantas penyelundupan senjata, sebagai upaya integritas wilayah, pencegahan imigran gelap yang ingin memasuki Australia Kata kunci : Perjanjian Lombok, kerjasama intelijen, keamanan, Politik Luar Negeri

Actions (login required)

View Item