Rezi, Dwi Fadilla KN (2017) PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN ) KOTO TANGAH KOTA PADANG NOMOR SK.04/KAN/KT/III/2016 DALAM LARANGAN KAWIN SASUKU. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Cover Image Download (137kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I Pendahuluan)
BAB I.pdf - Published Version Download (368kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV Penutup)
BAB IV.pdf - Published Version Download (220kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (393kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Fulltext)
Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal penting. Perkawinan menurut masyarakat minangkabau adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor – faktor fisik, fisikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat yaitu peralihan dari zaman kuda pacuan ke zaman jawi pembajak. Adat minangkabau menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku, setiap individu dilarang kaein dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Hal ini diatur dalam surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah Kota Padang No. SK.04/KAN/KT/III/2016 yang memiliki sanksi dibuang sepanjang adat terhadap pelakunya. Namun kenyataannya masih saja terdapat pelaku perkawinan sasuku di dalam masyarakat Nagari Koto Tangah Kota Padang. Sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh adat yang berlaku. Skripsi ini merupaka hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik wawancara. Penelitian tersebut menggunakan beberapa informan, yakni tokoh adat, tetangga dan teman. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menemukan adanya kelemahan dari sistem adat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya individu di dalam masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan sasuku. Kelemahan dari sistem adat tersebut yaitu individu di dalam masyarakat tidak menaati adanya adat sedangkan mereka memahami adat, serta ringannya sanksi terhadap pelaku, bahkan sanksi tersebut dapat pula dihapuskan dengan cara apabila sudah berpuluh puluh pelaku kawin sasuku dapat kembali ke kampung mereka. Dampak dari sanksi adat perkawinan sasuku yaitu di buang sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum dan akan menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya pada umumnya tokoh adat melarang dengan sangat tegas terjadinya perkawinan sasuku. Adapun menurut ajaran Islam, perkawinan sasuku ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kata kunci : Keputusan, Perkawinan, Perkawinan Sasuku
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | H. Syahrial Razak,S.H., M.H. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 02 Aug 2017 12:32 |
Last Modified: | 02 Aug 2017 12:32 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/24748 |
Actions (login required)
View Item |