Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Mendukung Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yulisa, Tri Anggraini (2017) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Mendukung Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (105kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Referensi) Daftar Referensi.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir full text) TA utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi sudah ada sejak zaman dahulu. Mulai dari gambar - gambar yang tak b ermakna di dinding - dinding gua, peletakkan tonggak sejarah dalam bent uk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet pada tahun 1990an hingga sekarang . Pada tahun 1940 s aat perang dunia ke 2 sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen - dokumen yang disimpan dalam bentuk magnetic tape . Pada tahun 1946 dikembangkan komputer digital pertama. Pada tahun 1957 Amerika membentuk Advance Research Projects Agency untuk men gembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi perusahaan atau organisasi banyak membutuhkan informasi dengan cepat dan akurat dalam mengembangkan kinerjanya . Inform asi yang dibutuhkan berupa informasi penjualan, pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan akuntansi. Untuk mengetahui semua informasi yang ada di perusahaan atau organisasi diperlukan sistem yang dapat menjalankan prosedur - prosedur yang telah diterapkan untuk tujuan terte ntu. S istem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengola han transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan p ihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 200 9 ) . 2 Sistem informasi yang sangat umum ditemukan terdapat pada sebuah perusahaan atau organisasi diantaranya sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia dan sitem informasi keuangan. Sistem informasi yang digunakan oleh pe rusahaan atau organisasi saat ini yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S IPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel ( Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010 ) . Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah awalnya berbasis kas atau CTA ( Cash Toward Acc rual ) yaitu teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar - benar diterima atau dikeluarkan. Sedangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini sesuai PP 71 tentang SAP berbasis akrual yaitu tidak hanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas, tapi juga mencatat jumlah utang dan piutang. Perusahaan atau organisasi membutuhkan sistem informasi agar dapat memproses keuangan dengan cepat, tepat dan relevan. S istem i nformasi k euangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk meny ediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan ( Mulyanto, 2009) . Secara umum sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subs i stem yang menyediakan data dan informasi internal . Sistem informasi ke uangan bagian dari 3 sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah - masalah keuangan perusahaan. Pada era persaingan global dan kompetisi yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu melakukan inovasi dalam perkembangan sistem informasi keuangan agar efektifitas dan tujuan perusahaan serta daya saing perusahaan dapat terbangun dengan baik. Dalam membangun teknologi dan sistem informasi, perusahaan memerlukan perubahan yang terus menerus dan berkelanjutan. Teknologi dan sistem informasi keuangan tersebut akan membantu perusahaan dalam mengolah keuangan dengan baik. Untuk perusa haan besar biasanya memiliki staf internal auditors yang bertanggungjawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut EDP auditors . Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengk api financial i ntelligence subs i stem, yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Berbeda dengan perusahaan, p emerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuan gan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan s ecara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh 4 masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data atau informasi yang berkaitan d engan keuangan daerah kepada Pemerintah yang disebut dengan S istem Informasi Keuangan Daerah . Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Depar temen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Karena t ata u saha merupakan bagian yang penting di organisasi kantor demi menunjang kelancaran dan terpenuhinya tujuan kantor (Gie, 2007) . Misalnya saja peran tata usaha adalah menyediakan informasi keuangan bagi perusahaan. Serta salah satu manfaat a danya tata usaha kantor adalah k elancaran pekerjaan kantor dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Dengan latar belakang seperti diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam ben t uk laporan dengan judul : “ PENERAPAN SISTEM INFORM ASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) GUNA MENDUKUNG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUM ATERA BAR AT ”.

Actions (login required)

View Item